Fokus pembahasan APBDes versi UU No. 6 Tahun 2014 dan perubahannya serta peraturan Turunannya

VERSUS (VS)

PMK 81 Tahun 2025

 

Reguler versi uu no 6

Fokus utama pembahasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pembahasan ini didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang telah disusun sebelumnya melalui musyawarah desa (Musdes). 

Secara rinci, hal-hal yang menjadi fokus pembahasan meliputi:

1. Pendapatan Desa

Aspek ini membahas semua sumber penerimaan desa yang sah untuk satu tahun anggaran. Sumber-sumber ini meliputi: 

  • Pendapatan Asli Desa (PADes): Hasil usaha desa, pengelolaan aset desa, swadaya masyarakat, dan lain-lain.
  • Transfer: Meliputi Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
  • Lain-lain Pendapatan yang Sah: Seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

2. Belanja Desa

Fokus pembahasan belanja desa adalah alokasi pengeluaran untuk membiayai penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Belanja desa diprioritaskan untuk: 

  • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Gaji perangkat desa, operasional kantor, dan administrasi.
  • Pembangunan Desa: Infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi), sarana prasarana kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa).
  • Pembinaan Kemasyarakatan: Kegiatan adat, keagamaan, olahraga, dan kepemudaan.
  • Pemberdayaan Masyarakat: Pelatihan, bantuan permodalan, dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat.
  • Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak: Termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi warga miskin ekstrem. 

3. Pembiayaan Desa

Aspek ini membahas transaksi keuangan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja desa (surplus/defisit). Hal ini mencakup penerimaan pembiayaan (misalnya, SILPA tahun sebelumnya) dan pengeluaran pembiayaan (misalnya, penyertaan modal desa). 

Pembahasan ini dilakukan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan transparansi, partisipasi warga, dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan desa yang telah disepakati. 

Fokus utama pembahasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pembahasan ini didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang telah disusun sebelumnya melalui musyawarah desa (Musdes). 

Secara rinci, hal-hal yang menjadi fokus pembahasan meliputi:

1. Pendapatan Desa

Aspek ini membahas semua sumber penerimaan desa yang sah untuk satu tahun anggaran. Sumber-sumber ini meliputi: 

  • Pendapatan Asli Desa (PADes): Hasil usaha desa, pengelolaan aset desa, swadaya masyarakat, dan lain-lain.
  • Transfer: Meliputi Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
  • Lain-lain Pendapatan yang Sah: Seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

2. Belanja Desa

Fokus pembahasan belanja desa adalah alokasi pengeluaran untuk membiayai penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Belanja desa diprioritaskan untuk: 

  • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Gaji perangkat desa, operasional kantor, dan administrasi.
  • Pembangunan Desa: Infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi), sarana prasarana kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa).
  • Pembinaan Kemasyarakatan: Kegiatan adat, keagamaan, olahraga, dan kepemudaan.
  • Pemberdayaan Masyarakat: Pelatihan, bantuan permodalan, dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat.
  • Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak: Termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi warga miskin ekstrem. 

3. Pembiayaan Desa

Aspek ini membahas transaksi keuangan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja desa (surplus/defisit). Hal ini mencakup penerimaan pembiayaan (misalnya, SILPA tahun sebelumnya) dan pengeluaran pembiayaan (misalnya, penyertaan modal desa). 

Pembahasan ini dilakukan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan transparansi, partisipasi warga, dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan desa yang telah disepakati. 

 

Versi PMK 81 Tahun 2025

Fokus utama pembahasan dalam Rancangan APBDes, sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025, diarahkan pada program-program prioritas nasional untuk percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan. 

Hal-hal yang menjadi fokus pembahasan tersebut meliputi:

Program Prioritas (Earmarked Funds) 

Alokasi Dana Desa (DD) diarahkan secara spesifik untuk mendanai program-program prioritas dengan porsi tertentu (dana yang ditentukan penggunaannya/ earmarked), antara lain: 

  • Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Termasuk alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dengan porsi maksimal 15% dari total Dana Desa.
  • Ketahanan Pangan: Meliputi kegiatan untuk mendukung swasembada pangan dan penguatan ekonomi lokal. Desa diwajibkan mengalokasikan minimal 20% dari Dana Desa untuk sektor ini.
  • Penanganan Stunting dan Layanan Kesehatan: Penguatan layanan kesehatan desa, termasuk penyelenggaraan Posyandu Balita, Bina Keluarga Balita (BKB), dan penanganan stunting secara spesifik.
  • Penguatan Desa Digital: Pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta program yang mendukung transformasi digital di tingkat desa.
  • Penanganan Perubahan Iklim: Kegiatan yang mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di desa. 

Aspek Administratif dan Keuangan

Selain fokus program, pembahasan Rancangan APBDes juga mencakup aspek administratif dan pengelolaan keuangan sesuai PMK 81/2025, seperti:

  • Penyertaan Modal Koperasi: Adanya dukungan penganggaran untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan melalui APBDes, baik dalam APBDes murni maupun APBDes Perubahan.
  • Penggunaan SiLPA: Penganggaran kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau kegiatan baru di tahun berjalan.
  • Persyaratan Penyaluran Dana: Kesiapan dokumen APBDes dan laporan realisasi penyerapan sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. 

Secara umum, PMK 81/2025 berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa APBDes selaras dengan prioritas pembangunan nasional, dengan penekanan kuat pada hasil nyata di tingkat desa, bukan hanya penyerapan anggaran

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KETUA TP-PKK DESA TONTAYUO PIMPIN KUNJUNGAN RUMAH KELUARGA RENTAN STUNTING

Gambar
Tontayuo, 6 Juni 2026 – Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di tingkat desa, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tontayuo yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Stunting Desa memimpin langsung kegiatan pendampingan dan asistensi Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Kesehatan dan Petugas Puskesmas, serta Sub PPKBD dalam pelaksanaan kunjungan rumah bagi keluarga rentan stunting di Desa Tontayuo, Kecamatan Batudaa Pantai, pada Sabtu (06/06/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA hingga selesai tersebut turut didampingi oleh seluruh Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa se-Kecamatan Batudaa Pantai sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemantauan dan pelayanan kesehatan kepada sasaran keluarga rentan stunting. Kegiatan meliputi pengukuran berat badan dan tinggi badan terhadap 30 bayi dan balita dari total 54 sasaran yang terdata. Selain itu, dilakukan pemerik...
Baca selengkapnya
Gambar
  Camat Rahmat R. Djailani, S.STP., M.Si., memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pembekalan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Berbasis Pangan Lokal yang dilaksanakan oleh Puskesmas Batudaa Pantai. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua PKK Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Kesehatan, Bidan Desa, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Batudaa Pantai. Dalam arahannya, Camat Batudaa Pantai menekankan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan memaksimalkan kesempatan yang ada sebagai bentuk peningkatan kapasitas dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Ia juga meminta seluruh peserta untuk memahami setiap materi yang disampaikan oleh para pemateri, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan para penerima manfaat program PMT. Selain itu, beliau mengajak seluruh peserta untuk memaksimalkan pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pemenuhan gizi yang baik dan sehat bagi masyarakat, khusu...
Baca selengkapnya